Proses Pembatalan Haji Reguler Kini 13 Hari Kerja


Semarang (PHU)-- Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2017, BPKH mulai bersiap menjalankan tugas yang diamanahkan oleh UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Mulai 2018, dana haji dikelola oleh BPKH sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan regulasi, termasuk perubahan rekening setoran haji dari atas nama Menteri Agama ke BPKH.

Bila sebelumnya calon jamaah haji reguler membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama, mulai tanggal 12 Januari 2018, setoran awal dibayarkan ke rekening BPKH. Begitu pun dengan proses pembatalan pendaftaran, pelunasan, dan pengembalian dana setoran awal BPIH.

Saat ini, Kementerian Agama tengah membuat kebijakan baru terkait proses pembatalan haji. Kebijakan pembatalan tersebut dibagi menjadi 2 sistem, di Kemenag sendiri dan di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Proses di Kemenag selama 8 hari kerja dan di BPKH sampai kepada jemaah 5 hari kerja. Total 13 hari kerja.

“Untuk yang di Kemenag, riciannnya 3 hari di Kemenag Kota/Kabupaten dan 5 hari di Kemenag Pusat,” kata Kasubdit Pendaftaran Haji Reguler Noer Alya Fitra (Nafit) di Semarang. Kamis (8/2).

Dengan adanya kebijakan baru ini, Jemaah tidak usah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kembali dana hajinya. “Karena mungkin banyak Jemaah yang membutuhkan dana tersebut untuk keperluan lainnya,” terang Nafit.

Selain itu, kebijakan lainnya adalah saat ini pendeteksian jemaah yang sudah pernah haji dilakukan di BPS BPIH pada saat calon jemaah akan melakukan setoran awal BPIH.

“Sekarang pendeteksian Jemaah yang sudah pernah haji bisa dilakukan saat Jemaah melakukan setoran awal di BPS BPIH,” katanya.

Sementara itu, mengenai Istitha’ah kesehatan, Nafit menjelaskan bahwa ada 4 jenis terkait istitha’ah tersebut antara lain pertama, Jemaah yang mampu mandiri. Kedua, Jemaah yang mampu namun harus didampingi. Ketiga, Jemaah yang tidak mampu sementara sebagai contoh wanita yang sedang hamil. Dan yang keempat adalah Jemaah yang tidak mampu.

Untuk penetapan pemberangkatan jema’ah hajinnya, kata Nafit sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan mempertimbangkan rekomendasi istitho’ah kesehatan dari Tim Kemenkes di Kabupaten/ Kota.

“Penetapan status pemberangkatannya menjadi wewenang Kemenag, bukan Kemenkes,” tegas Nafit.(ha/ha)


Ditulis oleh anggoro husni 
Sumber : https://haji.kemenag.go.id



Hubungi Kami

Ingin Umroh Aman dan Nyaman??? 
Pastikan Anda Tahu dan Paham tentang 5 PASTI UMROH
Ingin tahu tentang 5 PASTI UMROH??? Ya di Hasanah Tour saja 

HUBUNGI :
Bapak AGIL
HP.089686131212


Pencarian Populer :
umroh keluarga,umroh travel,travel umroh terbaik di indonesia,travel umroh jakarta,travel umroh terbaik di semarang,biro umroh semarang,travel umroh resmi,travel umroh terbaik,umroh semarang,biro umroh terbaik,travel umroh,umroh mabrur,umroh murah bandung,umroh murah surabaya,umroh murah 2018,umroh hasanah,umroh murah semarang,biro umroh najah semarang,biro umroh najah semarang,umroh fatimah zahra,mastour umroh semarang,biro umroh saibah semarang,doa umroh mabrur,umroh mandiri,umroh bank syariah mandiri,umroh yang mabrur,umroh cerdas,umroh berapa hari,umroh adalah,biro umroh,biro umroh solo,biro umroh jogja,biro umroh arminareka,travel umroh sahrul gunawan,travel umroh solo,travel umroh sbl,travel umroh bandung,umroh plus turki 2018,umroh plus,komunitas umroh backpacker,umroh backpacker,umroh paytren,umroh plus turki murah,umroh reguler,paket umroh murah,paket umroh,paket umroh plus,paket umroh plus mesir,paket umroh jakarta,paket umroh turki,travel umroh di semarang,travel umroh di jakarta,travel umroh di surabaya,travel umroh di solo,umroh bersama keluarga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar